Usaha Kecil dan Koperasi

USAHA KECIL DAN KOPERASI

1.1 Latar Belakang

Stabilitas ekonomi yang tidak merata sehingga banyak sebagian dari penduduk yang keterbatasan ekonomi makin miskin karena tingginya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi.Usaha Kecil dan Koperasi adalah basis ekonomi bangsa yang dapat menjadi alternatif pilihan guna mengangkat perekonomian kita dari keterpurukan. Secara garis besar, Usaha Kecil adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri.

Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungiuntuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Sedangkan Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan

 Tujuan terbentuknya Usaha Kecil dan Koperasi adalah:

1.      Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

2.      Turut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat

1.2 Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah mencakup sebagai berikut :

1.      Apa pengertian Usaha Kecil dan Koperasi

2.      Bagaimana perkembangan Usaha Kecil dan Koperasi di Indonesia

3.      Apa Saja jenis-jenis Koperasi dan Usaha Kecil

1.3 Tujuan

Untuk memberikan suatu wawasan untuk penulis dan pembaca berupa informasi secara rinci tentang Koperasi dan Usaha Kecil  dalam arti luas. Selain itu, makalah ini dibuat sebagai bahan penyelesaian tugas makalah“Usaha Kecil  dan Koperasi.

BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Usaha Kecil dan Koperasi

2.1.1 Pengertian Usaha Kecil

Usaha kecil merupakan usaha yang integral dalam dunia usaha nasional yang memiliki kedudukan, potensi, dan peranan yang signifikan dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya Selain itu, usaha kecil juga merupakan kegiatan usaha dalam memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas, agar dapat mempercapat proses pemerataan dan pendapatan ekonomi masyarakat.

Definisi usaha kecil menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan yang dilakukan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Adapun kriteria usaha kecil Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha  Kecil  antara lain:

1.      Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

2.      Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (ket.: nilai nominal dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur oleh Peraturan Presiden)

Perbedaan usaha kecil dengan usaha lainnya, seperti usaha menengah dan usaha kecil, dapat dilihat dari:

1) Usaha kecil tidak memiliki sistem pembukuan, yang menyebabkan pengusaha kecil tidak memiliki akses yang cukup menunjang terhadap jasa perbankan.

2) Pengusaha kecil memiliki kesulitan dalam meningkatkan usahanya, karena teknologi yang digunakan masih bersifat semi modern, bahkan masih dikerjakan secara tradisional.

3) Terbatasnya kemampuan pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya, seperti: untuk tujuan ekspor barangbarang hasil produksinya.

4) Bahan-bahan baku yang diperoleh untuk kegiatan usahanya, masih relatif sulit dicari oleh pengusaha kecil.

Secara umum bentuk usaha kecil adalah usaha kecil yang bersifat perorangan, persekutuan atau yang berbadan hukum dalam bentuk koperasi yang didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota, ketika menghadapi kendala usaha. Dari bentuk usaha kecil tersebut, maka penggolongan usaha kecil di Indonesia adalah sebagai berikut:

1.      Usaha Perorangan. Merupakan usaha dengan kepemilikan tunggal dari jenis usaha yang dikerjakan, yang bertanggung jawab kepada pihak ketiga/pihak lain. maju mundurnya usahanya tergantung dari kemampuan pengusaha tersebut dalam melayani konsumennya. harta kekayaan milik pribadi dapat dijadikanmodal dalam kegiatan usahanya.

2.      Usaha Persekutuan. Penggolongan usaha kecil yang berbentuk persekutuan merupakan kerja sama dari pihak-pihak yang bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerja perusahaan dalam menjalankan bisnis. Sedangkan, pada hakikatnya penggolongan usaha kecil, yaitu:

a.    Industri kecil, seperti: industri kerajinan tangan, industri rumahan, industri logam, dan lain sebagainya.

b.    Perusahaan berskala kecil, seperti: toserba, mini market, koperasi, dan sebagainya.

c.    Usaha informal, seperti: pedagang kaki lima yang menjual barang-barang kebutuhan pokok.

Contoh Usaha Kecil, antara lain:

a.    Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja;

b.    Pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya;

c.    Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubelair, kayu dan rotan industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan;

d.    Peternakan ayam, itik dan perikanan.

2.1.2 Pengertian Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Definisi koperasi menurut para ahli :

1.      Koperasi berasal dari bahasa Latin cum (yang artinya dengan) dan operasi (yang artinya bekerja). Dari dua kata tersebut maka koperasi diartikan bekerja dengan orang-orang lain (Cornelis Rintuh, 1995:59).

2.      Koperasi adalah suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orangorang tertentu, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan ketentuan dan tujuan teretentu pula (Revrisond Baswir,2000: 1)

3.      ILO: Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menangggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan (Revrisond Baswir, 2000: 2)

4.      Moh. Hatta: Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela  keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan (Revrisond Baswir, 2000: 2)

5.      UU No. 25/1992: Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seoran atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas asas kekeluargaan (Revrisond Baswir, 2000: 6).

Landasan dan Asas Koperasi

-Landasan Koperasi

Dalam menjalankan kegiatannya koperasi memiliki berbagai landasan. Landasan tersebut meliputi: (Revrisond Baswir, 2000: 36).

1. Landasan Idiil

Sesuai dengan Bab II UU No. 25/1992, landasan idiil koperasi Indonesia adalah pancasila. Penempatan pancasila sebagai landasan Koperasi Indonesia ini didasarkan atas pertimbangan bahwa pancasila adalah pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia.

2. Landasan strukturil

UUD 1945 sebagai landasan strukturil koperasi Indonesia yang merupakan aturan pokok organisasi negara. Terutama dalam ayat 1 pasal 33 UUD 1945 telah menegaskan bahwa perekonomian yang hendak disusun di Indonesia adalah suatu perekonomian “usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

3. Landasan mental

Landasan mental koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi (Cornelis Rintuh, 1995: 59).

-Asas Koperasi

UU No. 25/1992, pasal 2, menetapkan kekeluargaan sebagai asas Koperasi. Di satu pihak, hal itu sejalan dengan penegasan ayat 1 pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya, sejauh bentuk-bentuk perusahaan lainnya tidak dibangun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaaan, semangat kekeluargaan ini merupakan pembeda utama antara Koperasi dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya (Revrisond Baswir, 2000: 39).

 Tujuan Koperasi

Tujuan utama pendirian suatu koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Namun demikian, karena adalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya itu Koperasi berpegang pada asas dan prinsip-prinsip ideal tertentu, maka kegiatan koperasi biasanya juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Lebih dari itu, karena perjuangan koperasi biasanya terjalin dalam suatu gerakan tertentu yang bersifat nasionalis, tidak jarang keberadaan Koperasi juga dimaksudkan untuk pembangunan suatu tatanan perekonomian tertantu. Dalam konteks Indonesia, pernyataan mengenai tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 UU No. 25/1992. Menurut pasal itu, tujuan Koperasi Indonesia adalah sebagai berikut:

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Revrisond Baswir, 2000: 40-41)”. Dalam UU. No. 25 tahun 1992 pasal 3 koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Arifin Sitio & Halomoan Tamba, 2001: 19).

                                                                                                            
2.2 Perkembangan Usaha Kecil dan Koperasi di Indonesia

2.2.1 Perkembangan Usaha Kecil

Selama periode tahun 2007-2008, jumlah Usaha  Kecil mengalami peningkatan sebesar 2,88%. Kontribusi usaha kecil terhadap Penciptaan Investasi Nasional; Pembentukan Investasi Nasional menurut harga berlaku:

1.      Tahun 2007, kontribusi Usaha Kecil tercatat sebesar Rp. 461,10 triliun atau 52,99% dari total investasi nasional sebesar Rp. 870,17 triliun.

2.      Tahun 2008, kontribusi UMKM mengalami peningkatan sebesar Rp. 179,27 triliun atau sebesar 38,88% menjadi Rp. 640,38 triliun.

Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional; PDB Nasional menurut harga berlaku :

1.      Tahun 2007, kontribusi Usaha kecil terhadap PDB nasional menurut harga berlaku tercatat sebesar Rp. 2.105,14 triliun atau sebesar 56,23%

2.      Tahun 2008, kontribusi usaha kecilterhadap PDB nasional menurut harga berlaku tercatat sebesar Rp. 2.609,36 triliun atau sebesar 55,56% Kontribusi usaha kecil dalam Penyerapan Tenaga Kerja Nasional pada tahun 2008, UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 90.896.207 orang atau 97,04% dari total penyerapan tenaga kerja, jumlah ini meningkat sebesar 2,43%.

Kontribusi usaha kecil terhadap Penciptaan Devisa Nasional ; pada tahun 2008 kontribusi Usaha  kecilterhadap penciptaan devisa nasional melalui ekspor non migas mengalami peningkatan sebesar Rp. 40,75 triliun atau 28, 49%. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa Usaha kecil merupakan pilar utama perekonomian Indonesia. Karakteristik utama Usaha kecil adalah kemampuannya mengembangkan proses bisnis yang fleksibel dengan menanggung biaya yang relatif rendah. Oleh karena itu, adalah sangat wajar jika keberhasilan Usaha keci diharapkan mampu meningkatkan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.
2.2.2 Perkembangan koperasi di Indonesia

Pada tahun 2003, jumlah koperasi di Indonesia sebanyak 2.148 koperasi dengan anggota koperasinya berjumlah 512.904 orang.

Pada tahun 2004, jumlah koperasi di Indonesia sebanyak 2.148 koperasi dengan anggota koperasi nya berjumlah 512.904 orang. Tahun 2004 sama dengan tahun 2003.

Pada tahun 2005, jumlah koperasi sebanyak 2.212 koperasi sedangkan jumlah anggotanya sebanyak 513,904 orang.

Pada tahun 2006, jumlah koperasi sebanyak 2.243 koperasi, sementara jumlah anggotanya sebanyak 533.678 orang. Pada tahun 2007, jumlah koperasi di Indonesia mencapai 148.913 unit.

Angka ini meningkat 5,98 persen dibandingkan tahun 2006. Sedangkan jumlah anggota koperasi di Indonesia pada tahun 2007 mencapai lebih kurang 29.031.802 orang. Dari segi usaha, secara umum Koperasi di Indonesia mampu meningkatkan modal usaha sebesar 17,7 persen dari Rp 46.09 triliun. Sisa Hasil Usaha (SHU) pun mengalami peningkatan

signifikan hingga mencapai 38.46 persen, dari Rp 2,6 triliun menjadi Rp

3,6 triliun.

Pada tahun 2008, sampai akhir tahun telah terwujud 42.267 unit koperasi berkualitas yang tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia.

            Pada tahun 2009 bulan Juni jumlah KSP/USP sebanyak 69.552 unit atau 182,73% dibandingkan jumlah KSP/USP pada tahun 2004.

Pada tahun 2008 jumlah Koperasi Indonesia bertambah 126 unit. Rincianya adalah Koperasi Indonesia dengan status primer bertambah 119 unit dan Koperasi Indonesia yang berstatus sekunder bertambah 7 unit. Dari hasil klasifikasi dan peringkatan, jumlah Koperasi Indonesia

berkualitas di tahun 2008 mencapai 42.267 Koperasi Indonesia. peningkatan Koperasi Indonesia berkualitas sebanyak 886 Koperasi Indonesia dibanding tahun 2007.

Pada tahun 2009, jumlah koperasi di Indonesia sebanyak 170.411 unit. Penyerapan tenaga kerja oleh koperasi sebanyak 357.330 tenaga kerja. Nilai permodalan koperasi tahun 2009 sebesar Rp 59,85 triliun.

Pada tahun 2010 per Juni, koperasi di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 3,30 persen, jumlah koperasi mencapai 176.033 unit. Sedangkan soal penyerapan tenaga kerja oleh koperasi meningkat 4,67 persen dari tahun 2009, menjadi 374.010 tenaga kerja pada Juni 2010. Nilai permodalan koperasi meningkat 5,92 persen dari dibanding tahun 2009

menjadi Rp 63,39 triliun Juni 2010. Sementara nilai volume usaha dan perkiraan nilai SHU koperasi sampai dengan Juni 2010 sebesar Rp. 69,30 triliun dan Rp. 4,50 triliun

Perkembangan koperasi di atas menunjukkan bahwa koperasi di Indonesia tumbuh cukup menggembirakan. Akan tetapi banyak juga koperasi yang tidak aktif yang jumlahnya kian tahun kian bertambah. Yang terpenting bukanlah kenaikan dalam hal kuantitas koperasi tetapi kualitas koperasi yang tumbuh di Indonesia. Hal ini seharusnya menjadi perhatian kita semua, koperasi yang seharusnya menjadi soko guru perekonomian Indonesia harus mampu bersaing di era persaingan global dengan bentuk usaha lainnya seperti PT, CV, dan lain sebagainya. Koperasi di Indonesia harus bisamenjadi motor penggerak perekonomian bangsa. Bahkan jika kita lihat dinegara-negara lain yang biasa kita sebut sebagai negara kapitalis liberal, yang tidak memiliki UU koperasi dan Menteri Koperasi, beberapa di antaranya memiliki koperasi yang memberikan sumbangan cukup berarti pada perekonomian nasionalnya, khususnya dalam bentuk sumbangan pada PDB, yaitu sebesar 21% di Finlandia, 17.5% di Selandia Baru, 16.4% di Swiss dan 13% di Swedia (Djabaruddin Djohan, 2009:1).

2.3 Jenis-jenis koperasi dan Usaha Kecil

2.3.1 Jenis-jenis Koperasi

Koperasi dapat dibedakan berdasarkan bidang usaha, jenis komoditi, jenis anggota, daerah kerja (Revrisond Baswir, 2000: 76-85).

1.Berdasarkan bidang usaha, koperasi dibedakan menjadi:

a. Koperasi konsumsi: koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya.

b. Koperasi produksi: koperasi yang kegiatan utamanya melakukan pemroses bahan baku menjadi barang jadi atau barang setengah jadi.

c. Koperasi pemasaran; koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan.

d. Koperasi kredit/simpan pinjam: koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepad apara anggota yang memerlukan bantuan modal.

2. Berdasarkan jenis komoditi, koperasi dapat dibedakan menjadi:

a. Koperasi pertambangan: Koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau memanfaatkan sumber-sumber alam secara langsung tanpa utau dengan sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber-sumber alam tersebut.

b. Koperasi pertanian dan peternakan: koperasi yang melakukan usaha sehubungan dengan komoditi pertanian tertentu.

c. Koperasi industri dan kerajinan: koperasi yang melakukan usaanya dalam bidang usaha industri atau kerajinan tertentu

d. Koperasi jasa-jasa: koperasi yang mengkhususkan usahanya dalam memproduksi dan memasarkan kegiatan jasa tetentu.

3. Berdasarkan jenis anggota, koperasi dibedakan menjadi:

a. Koperasi karyawan

b. Koperasi pedagang pasar

c. Koperasi angkatan darat

d. Koperasi mahasiswa

e. Koperasi pondok pesantren

f. Koperasi peranserta wanita

g. Koperasi pramuka

4. Berdasarkan daerah kerja koperasi dibedakan menjadi:

a. Kopersi primer: koperasi yang beranggotakan orang-orang, yang biasanya didirikan pada lingkup kesatuan wilayah terkecil tertentu.

b. Koperasi sekunder/pusat koperasi: Koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi primer, yang biasanya didirikan sebagai pemusatan dari beberapa koperasi primer dalam suatu lingkup wilayah tertentu.

c. Koperasi tertier/induk koperasi: koperasi yang beranggotakan koperasi-koperaswi sekunder, yang berkedudukan di ibu kota Negara.
2.3.2 Jenis-jenis usaha kecil

1. Usaha Manufaktur (Manufacturing Business) adalah usaha yang mengubah input dasar menjadi produk yang bisa dijual kepada konsumen. Contohnya adalah konveksi yang menghasilkanpakaian jadi atau pengrajin bambu yang menghasilkan mebel, hiasan rumah,souvenir dan sebagainya.

2. Usaha Dagang (Merchandising Business) adalah usaha yang menjual produk kepada konsumen. Contohnya adalah pusat jajanan tradisional yang menjual segala macam jajanan tradisional atau toko kelontong yang menjual semua kebutuhan sehari-hari.

3. Usaha Jasa (Service Business) adalah usaha yang menghasilkan jasa, bukan menghasilkan produk atau baranguntuk konsumen. Sebagai contoh adalah jasa pengiriman barang atau warunginternet (warnet) yang menyediakan alat dan layanan kepada konsumen agar mereka bisa browsing, searching, blogging atau yang lainnya

BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Usaha kecil merupakan usaha yang integral dalam dunia usaha nasional yang memiliki kedudukan, potensi, dan peranan yang signifikan dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya Selain itu, usaha kecil juga merupakan kegiatan usaha dalam memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas, agar dapat mempercapat proses pemerataan dan pendapatan ekonomi masyarakat.

Dalam penjelasan diatas berdasarkan contoh koperasi dan ukm memiliki peran dan fungsi membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, turut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

3.2 Saran

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan makalah ini. Maka, penulis senantiasa terbuka untuk menerima masukan baik kritik maupun saran demi penyempurnaan makalah ini.

Baca Selengkapnya »

UU NO 14 TAHUN 2005

UU NO 14 TAHUN 2005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1         Latar Belakang

Lahirnya undang-undang No.14 tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005, tidak lepas dari peran PGRI sebagai organisasi guru PGRI melakukan berbagai tindakan untuk mewujudkan adanya undang-undang tersebut.

Sejak berdiri PGRI diawali kemerdekaan dirasa adanya diskriminatasi terhadap guru sebagai warisan kolonial Belanda. Karena itu PGRI mengupayakan agar guru memiliki status dan kesejahteraan yang memadahi serta tidak berkotak-kotak.

Akar masalah adanya perlakuan terhadap guru seperti itu adalah karena tidak adanya dasar hukum yang pasti dan mendasar tentang guru, maka salah satu amanat kongres PGRI XVIII di Bandung bulan nopember tahun1998 adalah memperjuangkan adanya undang-undang tentang guru. Tanggal 4 Januari 1999 pengurus PGRI hasil kongres XVIII diBandung melakukan audensi dengan mendikbud Yuswono Sudarsono, salah satu menteri pembicaranya adalah amanat kongres tentang undang-undang guru, ternyata mendapat sambutan baik dari presiden, hal ini didasari kesadaran dari berbagai pihak mengenai betapa pentingnya fungsi, peran, dan kedudukan guru dan dosen dalam konteks pembangunan nasional dalam bidang pendidikan.


1.2     Rumusan Masalah

Ø Apa pengertian Undang-Undang No 14 tahun 2005 itu?

Ø Apakah Isi dari Undang-Undang Guru No 14 tahun 2005 tersebut?

Ø Apa kajian yang dibahas dalam Undang-Undang No 14 tahun 2005 itu?

Ø Adakah keunggulan dan kelemahan UU No 14 tahun 2005?

1.3          Tujuan

Tujuan pembuatan makalah ini, khususnya mengenai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bertujuan agar guru dapat melaksanakan system pendidikan nasional supaya dapay mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

BAB II

PEMBAHASAN

UNDANG-UNDANG GURU REPUBLIK INDONESIA

NO 14 TAHUN 2005

2.1 Pengertian Undang-Undang Guru dan Dosen No 14 tahun 2005

Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 tahun 2005 adalah sebuah legalitas formal yang menjamin perlindungan hokum bagi para guru untuk dapat bekerja secara aman, kreatif, professional, dan menyenangkan serta merupakan guru sebagai profesi yang perlu diperhatikan kesejahteraannya.

   Diimplementasikannya Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 tahun 2005 telah menjadi guru sebagai sebuah jabatan professional, yang menjadi guru mempunyai tugas dan kewajiban tertentu sehingga perlu diperhatikan kesejehtaraannya.

2.2 Isi dari Undang-Undang Guru dan Dosen No 14 tahun 2005

            Undang-Undang ini menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan guru dan dosen kaitannya dalam kependidikan di Indonesia. Dalam UU ini dijelaskan bahwa kedudukan guru dan dosen sebagai professional bertujuan untuk melaksanakan system pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, serta menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

UU ini terdiri dari delapan bab yang terbagi menjadi delapan puluh empat pasal. Bab pertama membahas ketentuan umum, lima bab membahas inti dari UU tersebut, dan dua bab terakhir masing-masing membahas ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Berikut ini yang ada dalam masing-masing bab:

*      Bab I               : Ketentuan umum ( pasal 1 )

*      Bab II              : Kedudukan, fungsi, dan tujuan ( 5 pasal )

*      Bab III                        : Prinsip Profesionalisasi ( 1 pasal )

*      Bab IV                        : Guru ( 37 pasal )

*      Bab V              : Dosen ( 32 pasal )

*      Bab VI                        : Sanksi ( 3 pasal )

*      Bab VII           : Ketentuan peralihan ( 2 pasal )

*      Bab VIII         : Ketentuan penutup ( 3 pasal )

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga professional pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.3 Analisis Guru dalam UU RI Nomor 14 tahun 2005

            Pada bab pertama mengenai ketentuan umum yang manarik adalah defenisi mengenai guru. Pada Pasal I ayat 1 menyatakan bahwa “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga professional pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat serta dituntut mampu melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif.

Pengakuan tenaga Guru sebagai tenaga professional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Pengakuan ini berfungsi meningkatkan martabat Guru dalam rangka melaksanakan system pendidikan nasional. Sedangkan tujuannya adalah melaksanakan system pendidikan nasional agar dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Mengingat guru merupakan, maka pasal selanjutnya membahas mengenai prinsip profesionalitas. Adapun prinsip-prinsip profesionalitas setiap guru antara lain sebagai berikut:

1.      Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idialisme.

2.      Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan

3.      Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.      Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas.

5.      Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalannya.

6.      Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja

7.      Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalannya

8.      Memiliki jaminan perlindungan hokum dan melaksanakan tugas keprofesionalannya

9.      Memiliki ogganisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Pengembangan profesi guru harus dilakukan secara demokratis, berkeadilan,  tidak diskriminatif, dan berkelanjutan, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa dank ode etik profesi.

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau diploma empat. Selain itu, guru wajib memiliki kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi social, dan kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Guru yang telah memenuhi persyaratan tersebut akan diberikan sertifikat pendidik. Sertifikasinya diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.

Pada BAB IV khusus membahas tentang  Guru. Bagian pertama  yang berisikan  Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi Guru.

Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen,  pertama, kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi adalah pertama, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kedua, kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Ketiga, kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Kelima, sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Keenam, sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah. Selanjutnya ketujuh, sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Kedelapan, ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Kesembilan, setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu. Kesepuluh, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kesebelas, ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Bab IV bagian kedua berisikan tentang hak dan kewajiban guru. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:

1.      memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial

2.      mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja

3.      memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual

4.      memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi

5.      memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan

6.      memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;

7.      memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;

8.      memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;

9.      memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;

10.  memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau

11.  memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Disamping memperolah haknya, guru mempunyai kewajiban diantaranya adalah:

a.       merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;

b.      meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

c.       bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status social ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;

d.      menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan

e.       memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Penghasilan guru meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan fungsional, tunjangan khusus dan maslahat tambahan yang terkait tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Selain gaji pokok dan tunjangan profesi, guru juga berhak mendapat tunjangan fungsional. Perbedaan mengenai gaji dan tunjangan guru, baik yang Pegawai Negri Sipil (PNS) maupun yang non-PNS dapat dilihat table berikut:

No
   

GURU PNS
   

GURU NON-PNS

1.
   

Gaji berdasarkan golongan (pemerintah)
   

Gaji (yayasan)

2.
   

Tunjangn fungsional (pemerintah)
   

Subsidi tunjangan fungsional (pemerintah)

3.
   

Tunjangan Profesi guru (pemerintah)
   

Tunjangan profesi guru (pemerintah)

Pada bab IV bagian kelima pasal 35 yaitu Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok, yaitu merencanakan pembelajran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membingbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. Beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka dalam 1 minggu.

Dalam hal berperilaku, guru harus bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Sebagai warga negara, guru harus menjungjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik  guru, serta nilai-nilai agama dan etika.

Selain penghasilan, guru juga disediakan penghargaan (pada bab IV bagian keenam) dan perlindungan (pada bab IV bagian ketujuh) seta cuti (bab IV bagian kedelapan).

Penghargaan diberikan kepada guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas didaerah khusus serta guru yang gugur dalam melaksanalan tugas didaerah khusus.

Perlindungan yang diperoleh guru meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pemurusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar. Perlindungan keselamatan dan kesehatan mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada suatu kerja, bencana alam. Kesehatan lingkungan kerja, dan /atau risiko lain.

Penghasilan dan penghargaan, dan perlindungan guru, serta pemberian cuti, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menunjang kewajiban guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Selanjutnya Sebagai seorang yang profesional , guru wajib menjadi anggota profesi (pada Bab IV bagian kesembilan). Organisasi profesi ini bersifat independen yang berfungsi memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepeda masyarakat. Agar dapat menjalankan profesinya dengan baik, organisasi profesi guru mempunyai kewenangan sebagai berikut:

a. menetapkan dan menegakkan kode etik guru;

b. memberikan bantuan hukum kepada guru;

c. memberikan perlindungan profesi guru;

d. melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan

e. memajukan pendidikan nasional.

     Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru, organisasi profesi guru membentuk kode etik. Kodeetik berisikan norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalannya.

Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sanksi sebagaimana dimaksud berupa:

a. teguran;

b. peringatan tertulis;

c. penundaan pemberian hak guru;

d. penurunan pangkat;

e. pemberhentian dengan hormat; atau

f. pemberhentian tidak dengan hormat.

2.4 Keunggulan dan Kelemahan UU RI Nomor 14 tahun 2005

Keunggulannya ialah undang-undang telah mengangkat martabar guru secara signifikan dengan cara meningkatkan profesionalitas dan kesejahteraan  serta pengembangan karier guru. Pendidikan terakhir guru minimal sarjana atau diploma empat.

Oleh karena itu, untuk menunjang tugas profesionalitasnya, kesejahteraan guru mulai ditingkatkan dengan kenaikan gaji dan beberapa tunjangan serta maslabat tambahan. Peningkatan kesehjateraan  ini tidak hanya berlaku pada PNS saja tetapi juga guru non PNS.

Keunggulan berikutnya ialah jaminan hukum terhadap guru menjadi lebih baik. Jaminan hukum sangat penting agar guru dapat menjalankan tugasnya denag prinsip profesionalitas. Guru tidak boleh merasa takut pada ancaman terkait dengan tugasnya.

Kelemahan undang-undang ini ialah upaya peningkatan kualitas guru terkesan setengah-setengah. Indikasinya terlihat pada kualifikasi akademik guru yang terlau umum, yaitu minimal sarjana atau diploma empat.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Sebagai tenaga profesional guru dituntut mampu melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif. Peningkatan kualifikasi guru disamping untuk meningkatkan kompetensinya, sehingga layak untuk menjadi guru yang profesional.
Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen, kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi oleh karena itu guru jangan hanya disibukkan dengan mengajar saja agar profesional harus dituntut mengembangkan profesinya dengan penelitian (research).

3.2 Saran

            Seharusnya Pemerintah mensosialisasikan tentang Undang-Undang No. 14 Bagi Guru Dan Dosen keseluruh daerah agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Sehingga dapat diminimalisilir beberapa kekurangan yang telah dipaparkan di atas, diantaranya adalah UU Guru dan Dosen lemah implementasiannya, masih banyak Guru-Dosen tak tahu esensi UU No 14 2005, terjadinya diskriminatif, banyak aturan yang menyebabkan sebagian guru tidak memperoleh haknya karena aturan tersebut hanya mengatur guru-guru dalam jabatan struktural dan UU No 14 2005 hanya sebagai pepesan kosong belaka.



DAFTAR PUSTAKA

F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tantang Guru Dan Dosen

F Barnawi & M. Arifin. 2012 . Etika & Profesi Kependidikan. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media

F Nasrul HS, S.Pd, M.Pd. Profesi & Etika Keguruan

Baca Selengkapnya »

Kompetensi Pedagogik

Kompetensi Pedagogik
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Agenda besar pendidikan di Indonesia adalah bagaimana peningkatan mutu pendidikan bisa meningkat, sejajar dengan negara lain di dunia. Pendidikan yang bermutu hanya dapat dilahirkan oleh para pendidik yang juga bermutu baik dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotoriknya yakni memiliki kualifikasi standar, prefesional dan berdedikasi tinggi sehingga pada gilirannya akan menghasilkan SDM yang handal.

Guru memiliki peran strategis dalam pembangunan pendidikan karena guru sebagai ujung tombak pendidikan, implementator kurikulum dan pelaku pendidikan yang secara langsung bersentuhan dengan siswa. Muatan-muatan ideal dalam kurikulum menjadi tanggung jawab guru untuk merealisasikannya dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, untuk keberhasilan pendidikan diperlukan guru yang berkualitas. Peningkatan kualitas ini merupakan salah satu prioritas pemerintah. Hal tersebut sebagai wujud realisasi UU Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 yang memprasyaratkan guru untuk memiliki kualifikasi minimal S-1 dan sertifikat sebagai pengajar.

Hal tersebut membuktikan keseriusan pemerintah dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, meskipun realitanya dilapangan masih belum dapat dirasakan manfaatnya. Paling tidak pemerintah sudah selangkah lebih maju dalam upaya memenuhi janji-janji politiknya.

Guru merupakan sosok yang selalu diagungkan oleh sebagian besar orang, dianggap memiliki tingkat pengetahuan yang lebih. Sebagai figur sentral dalam dunia pendidikan, guru harus memiliki karakteristik kepribadian yang ideal sesuai dengan persyaratan psikologik-pedagogik. Karena itu, guru harus memiliki berbagai kompetensi, di antaranya kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, sosial dan profesional. Dalam makalah ini, penulis lebih terpusat pada salah satu kompetensi di atas, yaitu kompetensi pedagogik.

1.2  Rumusan Masalah

Adapun masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1.    Apa itu kompetensi pedagogik?

2.    Apa indikator kompetensi pedagogik :

a.       Wawasan Kependidikan ?

b.      Pemahaman Terhadap Peserta Didik ?

c.       Pengembangan Kurikulum atau Silabus ?

1.3  Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa apa itu kompetensi pedagogik serta kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki seorang guru di dalam kompetensi pedagogik tersebut.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1  Pengertian Kompetensi Pedagogik

Usman (1994:1) mengemukakan kompentensi berarti suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun yang kuantitatif. Dengan kata lain kompetensi tidak hanya mengandung pengetahuan, keterampilan dan sikap, namun yang penting adalah penerapan dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan tersebut dalam pekerjaan.

Pedagogik atau ilmu mendidik ialah suatu ilmu yang bukan saja menelaah obyeknya untuk mengetahui betapa keadaan atau hakiki obyek itu, melainkan mempelajari pula betapa hendaknya harus bertindak.

Dari dua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik secara mendalam dan penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Menurut Kusnandar (2009:76) kompetensi pedagogik meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 pasal 3 ayat ayat 4 diterapkan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik. Dalam kompetensi pedagogik, minimal guru harus memiliki delapan kemampuan, yaitu (1) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; (2) pemahaman terhadap peserta didik; (3) Pengembangan kurikulum atau silabus; (4) perancangan pembelajaran; (5) pelaksanaan pembelajaraan yang mendidik dan dialogis; (6) pemanfaatan teknologi pembelajaran; (7) evaluasi hasil belajar; (8) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Adapun kompetensi kepribadian minimal mencakup kepribadian yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri, dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

2.2  Indikator Kompetensi Pedagogik
       2.2.1 Wawasan Kependidikan

Guru harus memiliki wawasan kependidikan yang luas dan dalam. Wawasan yang luas dan mendalam akan memudahkan guru untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menentukan tindakan pendidikan. Keputusan yang tepat akan meminimalisasi kesalahan guru (malpraktik) dalam menangani peserta didiknya. Setidaknya ada enam subkomponen kompetensi wawasan yang harus dikuasai oleh guru (Jamal Ma’mur Asmani, 2009: 60-62), yaitu :

1)   Memahami landasan kependidikan

2)   Memahami kebijakan pendidikan

3)   Memahami tingkat perkembangan siswa

4)   Memahami pendekatan pembelajaran yang sesuai materi pembelajaran

5)   Menetapkan kerjasama dalam pekerjaan

6)   Memanfaatkan kemajuan IPTEK dalam pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan cara menyentuh berbagai dimensi manusia agar peserta didik menjadi insan kamil. Hakikat pendidikan merupakan proses humanisasi, bertujuan menghasilkan manusia ideal yang sesuai norma-norma yang dianut. Landasan pendidikan merupakan asas atau tumpuan yang menjadi titik tolak dalam rangka studi dan praktik pendidikan. Landasan merupakan dasar, keyakinan, dan prinsip-prinsip yang diyakini yang kemudian disebut oleh Suyitno sebagai asumsi. Suyitno (2009) mengemukakan, berdasarkan sumbernya, jenis landasan pendidikan dapat diidentifikasi dan dikelompokkan menjadi (1) landasan religius pendidikan; (2) landasan filosofis pendidikan; (3) landasan ilmiah pendidikan; (4) landasan hukum/yuridis pendidikan.

Landasan religius pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari agama dan dijadikan dasar teori maupun praktik pendidikan. Tokoh-tokoh pemikirnya seperti Al Ghazali, Ibn Khaldun, dan Ibn Qayyim. Landasan Filosofis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dar filsafat yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Secara garis besar ada dua golongan besar aliran filsafat, yaitu filsafat idealisme dan filsafat materialisme. Namun Indonesia telah memiliki landasan filsafat tersendiri, yaitu filsafat Pancasila. Pancasila yang merupakan  dasar negara lahir sebagai pandangan dan dasar pemikiran bangsa Indonesia. Di dalamnya memuat rambu-rambu yang bertolak pada kaidah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sementara itu, landasan ilmiah pendidikan merupakan asumsi-asumsi yang menjadikan metode ilmu sebagai jalan untuk menemukan teori dan praktik pendidikan. Landasan pendidikan yang menjadikan manusia apa adanya (dasein) sebagai titik tolaknya disebut sebagai landasan deskriptif pendidikan. Sementara itu, landasan yang menjadikan manusia ideal (das sollen) sebagai titik tolak teori dan praktik pendidikan disebut sebagai landasan preskriptif pendidikan. Landasan hukum/yuridis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Misalnya, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, peraturan pemerintah, dan seterusnya. Tata aturan perundang-undangan yang berlaku dijadikan dasar dalam menyelenggarakan pendidikan di suatu negara.

        Segala sesuatu yang menjadi dasar haruslah dibuat dengan kukuh. Demikian juga dengan landasan pendidikan, ia berfungsi sebagai titik tolak pembangun teori pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, baik pendidik maupun pemikir pendidikan perlu menemukan formula landasan yang kukuh dan fleksibel bagi bangsa Indonesia. Banyak sekali sumber yang bisa dipelajari untuk dijadikan acuan. Wawasan yang luas dapat mempermudah seseorang dalam meracik berbagai sumber norma yang akan saling mengisi satu sama lain dalam membentuk sebuah landasan.

       2.2.2 Pemahaman Terhadap Peserta Didik

Pemahaman peserta didik merupakan salah satu kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru. Dua hal yang harus dipahami guru dari peserta didiknya untuk memahami karakteristik peserta didik adalah kecakapan dan kepribadian. Berkaitan dengan kecakapan, ada peserta didik yang cepat menerima pelajaran dan ada yang lambat dalam belajar. Dari segi kepribadian, akan banyak ditemui kepribadian guru yang khas dan unik.

   Menghadapi peserta didik yang memiliki kecepatan belajar dan memiliki ciri-ciri kepribadian yang positif, guru mungkin tidak akan ada masalah. Namun, apa jadinya apabila guru menghadapi peserta didik yang lambat belajar dan memiliki kepribadian negatif. Hal ini adalah persoalan yang harus dipecahkan guru melalui solusi yang baik. Pertama, guru lebih dulu mempelajari latar belakang sosio-psikologis peserta didiknya sehingga akan diketahui secara akurat mengapa peserta didik itu lambat dalam belajar. Selanjutnya dia harus berusaha untuk menemukan solusinya dan menentukan tindakan apa yang paling mungkin bisa dilakukan agar peserta didik tersebut dapat mengembangkan perilaku dan pribadinya secara optimal.

1.    Kecakapan Peserta Didik

Guru tidak boleh menyamakan semua pesrta didiknya. Masing-masing peserta didik memiliki keunikan yang berbeda sekaligus kemampuan yang berbeda.  Ada peserta didik yang mudah paham dengan materi pelajaran, ada pula yang lambat dalam menerima pelajaran. Kaum kontekstualis mungkin menganggap bahwa peserta didik akan berkembang dengan sendirinya pada tempat dan waktu yang tepat. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa penanganan yang tepat terhadap peserta didik yang mengalami kesulitan belajar akan sangat menolong perkembangannya.

Setiap individu memiliki kecakapan nyata yang merupakan hasil belajar. Kecakapan itu ialah kecerdasan. Sementara itu, J.P.Guilford (Akhmad Sudrajat, 2006) mengemukakan bahwa kecerdasan dapat dilihat dari tiga kategori atau faces of intellect, yaitu

1.      Operasi Mental (Proses Berpikir )

a.      Cognition

b.      Memory Retention

c.       Memory Recording

d.      Divergent Produktion

e.       Cnvergent Produktion

f.        Evaluation

2.      Content ( Isi yang dipikirkan )

a.      Visual

b.      Audiotory

c.       Word Meaning ( semantic)

d.      Syimbolic

e.       Behavioral

3.      Produck ( Hasil Berpikir )

a.       Unit ( inrem tunggal informasi)

b.      Kelas

c.       Relasi ( keterkaitan antarainformasi)

d.      Sistem

e.       Transformasi ( perubahan,modifikasi,atau redifinisi informasi)

f.       Implikasi ( informasi yang berupakan saran dari informasi intem)

Dalam hal ini, Howard Gardner (Akhmad Sudrajat, 2009), mengemukakan teori multiple intelligence dengan aspek-aspeknya sebagai berikut.

KECERDASAN
   

KEMAMPUAN INTI

1.logical-Mathematical
   

Kepekaan dan kemampuan mengamati pola logis dan bilangan serta kemampuan untuk berpikir rasional

2.Linguistic
   

Kepekaan terhadap suara, ritme, makna kata-kata, dan keragaman fungsi bahasa

3.Musical
   

Kemampuan menghasilkan dan mengapresiasikan ritme, nada dan bentuk ekspresi musik

4. Spatial
   

Kemampuan mempersepsi dunia ruang visual secara akurat dan melakukan tranformasi persepsi tersebut

5. Bodily Kinesthetic

   

Kemampuan mengontrol gerakan tubuh dan mengenai objek-objek secara terampil.

6. Interpersonal
   

Kemampuan mengamati dan merespons suasana hani, temperamen, dan motivasi orang lain

7. Intrapersonal
   

Kemampuan memahami perasaan, kekuatan dan kelemahan, serta kecerdasan sendiri

Tingkat kecerdasan manusia yang digolongkan berdasarkan IQ-nya meliputi genius, sangat unggul, unggul, di atas rata-rata, rata-rata, di bawah rata-rata, bodoh, debil, embesil, dan idiot. Craig dkk. (E.Mulyasa, 2009:82) menyebutkan cirri-ciri anak genius sebagai berikut:

1.      Belajar dengan cepat dan mudah.

2.      Mempertahankan (menyimpan) apa yang dipelajari.

3.      Menunjukkan rasa ingin tahu.

4.      Memiliki perbendaharaan kata yang baik, mampu membaca yang baik, dan menyayangi kegiatan tersebut.

5.      Memiliki kemampuan berpikir logis, membuat generalisasi, dan melihat hubungan-hubungan.

6.      Lebih sehat dan lebih mampu menyesuaikan diri dari pada anak-anak normal

7.      Mencari teman yang lebih tua.

Tabel Tingkat Kecerdasan Manusia

IQ
   

               KATEGORI
   

PERSENTASE

>140
   

Genius( Genius )
   

0.25%

130-139
   

Sangat unggul (very superior)
   

0.75%

120-129
   

Unggul (superior )
   

6%

110-119
   

Di atas rata-rata (High Avarage)
   

13%

90-109
   

Rata-rata (Avarage )
   

60%

80-89
   

Di bawah rata-rata(low average)
   

13%

70-79
   

Bodoh (Dull)
   

6%

50-59
   

Debil (Moron)
   

0.75%

25-49
   

Imbecil
   

0.25%

<25
   

Idiot
   

0.05%

Anak yang idiot adalah anak yang tidak dapt dilatih atau dididik. IQ-nya paling rendah,yaitu di bawah dua puluh lima.Di atas idiot adalah anak Embisil,dapat didik dan dilatih untuk mengurus kegiatan rutin yang sederhana.IQ-nya antara dua puluh lima sampai empat puluh Sembilan. Kemudian di atas imbicel adalah moron. Anak moron memiliki keterbatasan atau keterlambatan mental. Mereka dapat dididik, dapat belajar membaca, menulis, menghitung sederhana, dan dapat mengembangkan kecakapan bekerja secara terbatas.

2.    Kepribadian Peserta Didik

Setiap peserta didik memiliki kepribadiannya masing-massing.Guru hendaknya mengidentifikasi kepribadian tersebut agar dapat melakukan tindakan pendidikan yang mendorong pada kepribadian yang sehat.Elizabeth Hurlock (Syamsu Yusuf dalam Akhmad Sudrajat, 2006) mengemukakan ciri-ciri kepribadian yang sehat atau tidak sehat sebagai berikut :

Tabel Ciri-Ciri Kepribadian Sehat dan Tidak sehat

KEPRIBADIAN YANG SEHAT
   

KEPRIBADIAN YANG TIDAK SEHAT

1.    Mampu menilai diri sendiri secara realistis

2.    Mampu menilai situasi secara realistis

3.    Mampu menilai prestasi yang di peroleh secara realistis

4.    Menerima tanggung jawab

5.    Mandiri

6.    Dapat mengontrol emosi

7.    Berorientasi tujuan

8.    Berioentasi ke luar (ekstrovert)

9.    Penerimaan sosial

10.  Memiliki filsafat hidup

11.  Berbahagia

   

1.    Mudah marah

2     Menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan

3.    Sering merasa tertekan (stress atau depresi)

4.    Bersikap kejam.

5.    Tidak mampu dari perilaku menyimpang.

6.    Kebiasaan berbohong

7.    Hiperaktif

8.    Bersikap memusuhi semua bentuk otoritas

9.    Senang mengkritik/mencemooh

10.  Sulit tidur

11.  Kurang rasa tanggung jawab

12.  Sering mengalami pusing kepala

13.  Kurang memiliki kesadaran untuk menaati ajaran agama

14.  Pesimis

15.  Kurang bergairah

Kepribadian yang sehat perlu diberi penguatan agar kukuh tidak tergoyahkan oleh kerasnya persoalan hidup. Peserta didik yang menunjukkan kepribadian yang tidak sehat perlu dibina oleh guru dengan berbagai upaya pendidik dan pelatihan. Raja  Surakarta, Pakubuwana IV, melalui buku Wulangreh memberikan nasehat dalam melatih ketejaman rasa. Ketajaman rasa perlu dilatih agar orang dapat dengan cepat menerima pertanda realitas sehingga ia sigap melakukan tindakan untuk menyesuaikan diri dalam pergaulan.

                        Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa setiap individu memiliki keunikan. Mempunyai keunikan karena setiap individu mempunyai kecakapan dan kepribadian yang berbeda-beda Oleh karna itu seyogianya guru memperhatikan aspek kecakapan dan kepribadian dalam menentukan: (1) kurikulum; (2) sistem pengajaran, penilaian; (3) beban belajar; (4) populasi siswa dalam kelas.

       2.2.3 Pengembangan Kurikulum atau Silabus

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum sekarang yang terbaru adalah Kurikulum tingkat Satuan pendidikan (KTSP). Kurikulum ini diberlakukan untuk memenuhi prinsip demokratisasi pendidikan. Kurikulm tingkat satuan pendidikan dikembangkan  dengan prinsip-prinsip beragam dan terpadu yaitu sebagai berikut:

1.      Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni;

2.      Relevan dengan kebutuhan kehidupan;

3.      Menyeluruh dan berkesinambungan;

4.      Belajar sepanjang hayat;

5.      Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.    

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi/pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Prinsip pengembangan silabus mencakup sebagai berikut:

1.    Ilmiah; keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara keilmuan.

2.    Relevan; cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik.

3.     Sistematis; komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi

4.    Konsisten; adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem pembelajaran

5.    Memadai; cakupan indikator, materi pokok pembelajaran, sumber belajar, dan ssstem pembelajaran cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar

6.    Aktual dan kontekstual; cakupan indikator, materi pokok pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilain memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi

7.    Fleksibel; keseluruhan silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat

8.    Menyeluruh; komponen silabus mencakup seluruh ranah kompetensi, yaitu ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik.

BAB III
PENUTUP

3.1  Kesimpulan

Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan dan gagasan serta keterampilan yang harus dimiliki oleh individu, sedangkan kompetensi pedagogik mengacu pada seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang pendidik agar dapat melaksanakan proses belajar mengajar dengan optimal.

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Pedagogik bertugas untuk mempelajari fenomena pendidikan untuk sampai membangun suatu pengetahuan sistematis sehingga diperoleh pemahaman yang jelas mengenai objek studinya tersebut. Pedagogik juga bertugas untuk membangun sistem pengetahuan mengenai bagaimana seharusnya pendidik bertindak dalam rangka mendidik anak.

Karena pedagogik bersifat normatif, pedagogik berguna dalam rangka mengenali diri dan melakukan koreksi atas diri sendiri demi “menyempurnakan” diri sendiri, yang artinya pedagogik memberikan pentunjuk tentang apa yang seharusnya mengenai pribadi pendidik dan bagaimana seharusnya pendidik bertindak dalam rangka mendidik anak.

3.2  Saran

Hendaknya semua guru atau seorang pendidik mampu dan harus menguasai kompetensi pedagogik yang baik dan matang agar dapat tercapai tujuan pembelajaran secara nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.


                                                     

DAFTAR PUSTAKA

Barnawi, M. Arifin. 2012 . Etika dan Profesi Kependidikan. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media

Soetjipto, Raflis Kosasi. 1999. Profesi Keguruan. Jakarta : Rineka Cipta

Anwar, Qomari. 2002. Reorientasi Pendidikan Dan Profesi Keguruan. Jakarta: Uhamka Press

Kunandar. 2007. Guru Profesional. Jakarta: Rajawali Pers

Baca Selengkapnya »

Produk Penghimpunan dan Penyaluran Dana Perbankan Syariah

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang dibangun atas dasar kepercayaan. Bank pun dalam pendanaan operasionalnya sebagian besar berasal dari masyarakat. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata menjadi sumber dana terbesar yang dijadikan andalan oleh bank tersebut. Pencapaiannya mencapai 80-90% dari seluruh dana yang dikelola bank. Setiap lapisan masyarakat yang menyimpan uangnya harus benar-benar yakin akan keamanan uang yang diamanahkannya kepada bank-bank tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula.

Dalam menghimpun dana, bank menyediakan beberapa produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman yang semakin canggih dengan adanya teknologi modern sekaligus persaiangan di dunia global. Selain itu, produk-produk tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyimpanan kekayaan, sehingga dibutuhkanlah jasa perbankan untuk memenuhinya. Seperti produk-produk penghimpun dananya, yakni: giro, tabungan, dan deposito. Namun, dalam prakteknya ternyata tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam, oleh karenanya perlu dipahami lagi secara lebih mendalam supaya tidak melanggar hukum Islam yang telah ditetapkan demi kemashlahatan umat manusia. Dari ketiga produk penghimpun dana yang disediakan oleh bank, dalam makalah ini, penulis akan menerangkan lebih jauh lagi tentang giro dan tabungan yang berbasis syari’ah, yang kemudian penulis harap dari diselesaikannya makalah ini, semoga dapat bermanfaat dengan sebesar-besarnya.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam makalah ini, penulis akan membahas beberapa point sebagai berikut:

1.      Apa saja produk-produk penghimpunan dana perbankan syariah?

2.      Apa itu  penghimpunan dana bank syariah?

3.      Apa itu  penyaluran dana bank syariah?

1.3 Tujuan

Mengetahui apa itu apa-apa saja produk-produk perbankan syariah dan bentuk-bentuk penghimpunan dana bank dan bentuk penyaluran dana bank syariah.

1.4 Manfaat

Dalam pembahasan ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis. Karena dalam  ilmu bank dan lembaga keungan kita bisa menggunakan produk-produk perbankan syariah dan bentuk penghimpunan dana syariah.

.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Produk-produk Perbankan Syariah

A.  Giro Syari’ah

1. Pengertian

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Nasabah yang memiliki simpanan giro akan memperoleh nomor rekening. Jadi, giro merupakan dana yang disimpan di bank pada rekening giro sebagai titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu.

Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa Nomor 01/DSN-MUI/VI/2000 yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan syariah adalah giro berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.

a. Giro Wadiah

Yang dimaksud giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendak. Dalam kaitannya dengan produk giro, Bank Syariah menerapkan prinsip wadiah yad dhamanah, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang menberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun demikian, Bank Syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.

Ketentuan umum giro berdasarkan wadiah yaitu:

    Bersifat titipan
    Titipan bisa diambil kapan saja (on call)
    Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

b.Giro Mudharabah

Yang dimaksud dengan giro mudharabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Mudharabah mempunyai dua bentuk, yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayadah, yang perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelolah hartanya, baik dari sisi tempat, waktu, maupun objek investasinya. Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai mudharib (pengelolah dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, Bank Syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembankannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain.

Dalam mengelola harta mudharabah, bank menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Disamping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil giro mudharabah dibebankan langsung ke rekening giro mudharabah pada saat perhitungan bagi hasil.

2.   Sarana Penarikan

a.      Cek (cheque)

Penarikan rekening giro dengan menggunakan cek, artinya penarikan dana secara tunai, oleh karena itu cek juga berfungsi sebagai alat pembayaran.

b.      Bilyet Giro

Bilyet giro digunakan oleh pemilik rekening giro apabila akan melakukan penarikan secara non tunai atau pemindahbukuan. Syarat-syarat dan tata cara penggunaan bilyet giro dalam kegiatan bank syari’ah diatur oleh Bank Indonesia, di antaranya surat edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia SE BI No. 4/670 UPPB/PbB Tanggal 24 Januari 1972 yang disempurnakan dengan SE BI No. 28/32/UPG Tanggal 01 Juli 1995.

B. Tabungan Syari’ah

1.    Pengertian

Tabungan adalah simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Para ahli perbankan tempo dulu memberikan pengertian tabungan merupakan simpanan sementara, maksudnya simpanan untuk menunggu apakah investasi, untuk keperluan sehari-hari atau konsumsi yang dapat ditarik sewaktu-waktu dalam bentuk giro.

Bank syari’ah menerapkan dua akad dalam tabungan, yaitu wadhi’ah dan mudharabah.

a. Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan wadiah, Bank Syariah menggunakan akad wadiah yad adh-dhamanah. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau menanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

Mengingat wadiah yad dhamanah ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan qardh, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagihasilkan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan di muka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan Bank Syariah semata yang bersifat sukarela.

Dari pembahasan diatas, dapat disarikan beberapa ketentuan umum tabungan wadiah sebagai berikut:

    Tabungan wadiah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (on call) sesuai dengan kehendak pemilik harta.
    Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
    Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

2.  Sarana Penarikan

a.   Buku Tabungan

Buku tabungan merupakan salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank syari’ah. setiap nasabah tabungan akan diberikan buku tabungan, yaitu merupakan buku yang menggambarkan mutasi setoran, penarikan, dan saldo atas setiap transaksi yang terjadi.

b.  Slip Penarikan

Slip penarikan merupakan formulir yang disediakan oleh bank syari’ah untuk kepentingan nasabah yang ingin melakukan penarikan tabungan melalui kantor bank syari’ah yang menerbitkan tabungan. Di dalam slip penarikan, nasabah perlu mengisi nama pemilik rekening, nomor rekening, serta jumlah penarikan, baik angka maupun huruf, kemudian menandatangani slip penarikan

c.  ATM

ATM merupakan kepanjangan dari Automated Teller Machine atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan Anjungan Tunai Mandiri adalah sebuah alat elektronik yang mengizinkan nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan nasabah tanpa perlu dilayani oleh seorang “teller” manusia. ATM sering ditempatkan di lokasi-lokasi strategis, seperti restoran, pusat perbelanjaan, bandar udara, pasar, dan kantor-kantor bank itu sendiri.

C. Deposito Syariah

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito berdasarkan prinsip mudharabah.

Dalam mengaplikansikan prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai shahibul maal  (pemilik modal dan)  bank bertindak sebagai mudharib (pengelola). Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi dua yaitu :

a.Mudharabah mutlaqah

Dalam deposito Mudharabah mutlaqah, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank syariah dalam mengelola investasinya. Dengan kata lain, bank syariah mempunyai hak kebebasan dalam menginvestasikan dana mudharabah mutlaqah ini keberbagai sector bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

b.Mudharabah muqayyadah

Berbeda halnya dengan deposito Mudharabah Mutlaqah, dalam deposito Mudharabah Muqayyadah, pemilik dana memberika batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objekinvestasinya. Dengan kata lain bank syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ini keberbagai sector bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan..

Ketentuan tentang deposito Syariah :

    Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola.
    Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakuka berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
    Modala harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
    Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangakan dalam akad pembukaan rekening.

2.2 Penghimpunan Dana

a.   Penghimpuanan Dana Wadi’ah Yad Dhamanah

Dalam kegiatan penghimpuanan dana dari masyarakat, lembaga keuangan syariah dapat menawarkan produk jasa wadi’ah, yang dari segi kebahasaan berarti titipan. Aqad wadiah tergolong dari bagian aqad tabarru’, yakni akad yang mengandung kebajikan karena mengandung unsur tol9ong menolong antar sesama manusia dalam lingkungan sosialnya.

Prinsip dasar wadiah menyebutkan bahwa seorang penitip barang wajib membayar seluruh biaya yang dikeluarkan oleh yang dititipi, secara otomatis, untuk keperluan memelihara barang titipan tersebut, disamping imbalan jasa dalam jumlah yang sesuai dengan kadar kepatutan atau berdasarkan kesepakatan diawal antara kedua belah pihak ketika perjanjian wadi’ah dibuat.

Demikian juga dalam hal pengarahan dana Wadi’ah, pada perinsipnya pihak lembaga boleh memungut biaya administrasi kepada nasabah, karena ini menjadi haknya, dan nasabah wajib memenuhi sebagai imbalan jasa yang diberikan untuk memelihara keamanan harta (dana) yang diditipkan nasabah kepadanya. Adapun besarnya biaya administrasi, kadarnya ditentukan berdasarkan parameter yang wajar dalam dunia perbankan.

Dalam rangka pengerahan dana ini, atas seijin penitip (nasabah), pihak lembaga dapat mengelolanya untuk tujuan komersial, sehingga bila diperoleh keuntungan pihak lembaga dapat m,emberikan hibbah (bonus) yang besarnya tidak boleh ditetapkan secara pasti dimuka dengan kalkulasi angka-angka rupiah ataupun presentasi atas nilai pokok dana wadiah. Sebaliknya bila kerugian yang didapat, pihak lembagalah yang menaggung kerugian tersebut, sehingga wadiah seperti ini lazim dikenal dalam istilah fiqih dengan sebutan Wadi’ah yad ad-dhamanah, (titipan dengan resiko ganti rugi).

Dalam praktiknya, sebagian pengelola lembaga keuangan syariah menyebut bonus wadi’ah sebagai istilah Bagi Hasil yang besarnya ditentukan dimuka atas dasar perhitungan persentase angka-angka rupiah serta dengan membandingkan besaran bunga tabungan yang diberikan oleh bank konvensional dalam menarik minat caln nasabah. Hal ini dilakukan karena pihak pengelola merasa kesulitan ketika harus menjelaskan dengan semestinya prinsip wadi’ah dalam ajaran syariah, sementara pada saat yang sama pengetahuan ke-syariahan nasabah sendiri masih sangat rendah. Dismping itu ditemukan pula bukti bahwa sebagian besar pengelola lembaga keuangan syariah melakukan hal sama karena kurang percaya diri dan menganggap pola yang ditawarkan lembaga keuangan syariah tidak lebih efektif daripada yang dilakukan bank konvensional.

b.  Penghimpunan  Dana Mudharabah

Mudharabah  merupakan wahana utama bagi perbankan syariah untuk memobilisasi dana masyarakat yang terserak dalam jumlah besar dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha.

Mudharabah adalah salah satu aqad kerjasama kemitraan yang berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi (profit and loss sharing principle), yang dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua belah pihak, dimana pihak yang pertama memiliki dan menyediakan modal, sedang pihak yang kedua memiliki keahlian dan beratanggung jawab atas pengelolaan dana/ manajemen usaha halal tertentu. Dasar perjanjian Mudharabah adalah kepercayaan murni, sehingga dalam rangka pengelolaan dana oleh pihak ke-2, pihak pemilik modal tidak diperkenankan mengintervensi dalam bentuk apapun selain hak melakukan pengawasan untuk menghindari pemanfaatan dana diluar rencana yang disepakati, serta bagaimana antisipasi bagaimana terjadinya kecerobohan dan atau kecurangan yang dapat dilakukan pengelola.

2.3 Penyaluran Dana

1.Mudharabah

Adapun dalam hal penyaluran dana Mudharabah, pihak perbankan bertindak sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola. Pihak perbankan memberikan kepercayaan penuh kepada nasabah untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan berbagi hasil ini sebagai modal mengelola usaha halal tertentu dan Feasible. Karena landasan dasar mudharabah ialah murni kepercayaan dari pemilik modal, maka pihak perbankan dituntut ekstra hati-hati dan slektif terhadap pembiayaan yang diajukan nasabah, lebih dari yang sewajarnya dilakukan. Hal ini penting dikemukakan, karena sedikit saja kesalahan dilakukan, akibatnya fatal bagi pihak bank mengingat produk mudharabah selalu terkait dengan prinsip berbagi untung dan rugi.

Adalah bentuk kerja sama antara 2 (dua) atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

Ketentuan umum:

• Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal, harus secara tunai, dapat berupa uang tunai atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Jika modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama
• Hasil pengelolaan diperhitungkan dengan 2 (dua) cara: 1) revenue sharing, yang berasal dari pendapatan proyek, dan 2) profit sharing, dari keuntungan proyek.

• Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah.

2.Musyarakah
Secara bahasa syirkah atau musyarakah berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam istilah fikih syirkah adalah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan bersekutu dalam keuntungan.

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Giro dan tabungan, deposito syari’ah merupakan produk yang disediakan oleh bank syari’ah sebagai jasa untuk memenuhi kebutuhan khalayak yang juga merupakan tuntutan zaman globalisasi yang semakin mempermudah tercapainya kebutuhan manusia yang tak kenal cukup. Ada dua macam akad yang dapat dilakukan pada ketiga produk tersebut, yaitu akad wadi’ah dan mudharabah. Ketiga produk tersebut memiliki fungsi dan tujuan yang sama-sama menguntungkan antara kedua belah pihak, baik nasabah atau shahibul maal maupun pengelolanya atau disebut juga bank.

Perbankan syari’ah merupakan lembaga yang menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana. Oleh sebab itu, bank syari’ah membutuhkan sumber-sumber dana yang akan dikelola. Adapun sumber-sumber dana di bank syari’ah antara lain: modal,titipan dan investasi.

Dalam Bank Syariah, klasifikasi penghimpunan dana yang utama tidak didasarkan atas nama produk melainkan atas prinsip yang digunakan. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam bank syariah ada dua yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah

3.2 Saran

Penulis menyadari bahwa penulisan makalah ini masih jauh dari kata sempurna untuk itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari pembaca untuk kelengkapan dan kesempurnaan makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M. S. (2001). Bank Syari'ah, Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.

Drs. H. Karnaen Perwataatmadja, M., & H. Muhammad Syafi'i Antonio, M. (1992). Apa dan Bagaimana Bank Islam. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Drs. Ismail, M. A. (2011). Perbankan Syari'ah. Jakarta: Kencana.

Baca Selengkapnya »

Bank dan Permasalahannya

BANK DAN PERMASALAHANNYA
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga perantara keuangan (financialintermediary) yang mempunyai kegiatan pokok menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Undang-undang No.10 Tahun1998 yang menyatakan bahwa bank adalah badanusaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Istilah umum yang dapat menggambarkan kegiatan bank adalah ”borrowsshortandlendslong”, yaitu bank mendapatkan dana dari simpanan berjangka pendek untuk dipinjamkan dengan jangka yang lebih panjang.

Oleh karena fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, bank mempunyai peranan penting bagi suatu perekonomian. Bank menjadi lembaga keuangan yang mampu memberikan dukungan dana bagi perkembangan dunia usaha. Berkembangnya dunia usaha akan mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Peranan penting perbankan bagi perekonomian Indonesia dapat dilihat dari perkembangan peran intermediasi bank dan dominasi perbankan dalam struktur sistem keuangan Indonesia.

1.2  Rumusan Masalah

     Adapun masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1.    Sejarah Perbankan

2.    Pengertian Bank

3.    Jenis-Jenis Bank

4.    Pekembangan Bentuk Uang

1.3  Tujuan

Adapun tujan dari penulisan makalah ini adalah mahasiswa diharapkan memahami lembaga keuangan perbankan secara umum, fungsi dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank

1.4  Manfaat

Adapun manfaat dari penulisan makalah ini adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang perbankan bagi mahasiswa/mahasiswi, khususnya mahasiswa/mahasiswi pendidikan ekonomi.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1  Sejarah Perbankan
2.1.1  Asal Mula Kegiatan Perbankan

Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya baik di Asia, Afrika maupun benua Amerika. Bila ditelusuri, sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan tempo dulu mungkin penukaran uangnya dilakukan antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran ini sekarang dikenal dengan nama Pedagang Valuta Asing (Money Changer). Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan. Berikutnya kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan peminjaman uang. Uang yang disimpan oleh masyarakat, oleh perbankan dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya. Jasa-jasa bank lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.

2.1.2 Sejarah Perbankan di Indonesia

Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Bank-bank yang ada itu antara lain:

1.    De Javasce NV.

2.    De Post Poar Bank.

3.    De Algemenevolks Crediet Bank.

4.    Nederland Handles Maatscappi (NHM).

5.    Nationale Handles Bank (NHB).

6.    De Escompto Bank NV.

Di samping itu, terdapat pula bank-bank milik orang Indonesia dan orang-orang asing seperti dari Tiongkok, Jepang, dan Eropa. Bank-bank tersebut antara lain:

1.    Bank Nasional indonesia.

2.    Bank Abuan Saudagar.

3.    NV Bank Boemi.

4.    The Chartered Bank of India.

5.    The Yokohama Species Bank.

6.    The Matsui Bank.

7.    The Bank of China.

8.    Batavia Bank.

Di zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisir oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada di zaman awal kemerdekaan antara lain:

1.    Bank Negara Indonesia, yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 yang sekarang dikenal dengan BNI ’46.

2.    Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari De Algemenevolks Crediet Bank atau Syomin Ginko.

3.    Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur (MAI) tahun 1945 di Solo.

4.    Bank Indonesia di Palembang tahun 1946.

5.    Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan.

6.    Indonesian Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta.

7.    NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946.

8.    Bank Dagang Indonesia NV di Samarinda tahun 1950 kemudian merger dengan Bank Pasifik.

9.    Bank Timur NV di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari. Kemudian merger dengan Bank Central Asia (BCA) tahun 1949.

2.1.3  Sejarah Bank Pemerintah

Seperti diketahui bahwa Indonesia mengenal dunia perbankan dari bekas penjajahnya, yaitu Belanda. Oleh karena itu, sejarah perbankanpun tidak lepas dari pengaruh negara yang menjajahnya baik untuk bank pemerintah maupun bank swasta nasional. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat sejarah bank-bank milik pemerintah, yaitu:

·       Bank Sentral

Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI) berdasarkan UU No 13 Tahun 1968. Kemudian ditegaskan lagi dengan UU No 23 Tahun 1999. Bank ini sebelumnya berasal dari De Javasche Bank yang di nasionalkan di tahun 1951.

·       Bank Rakyat Indonesia dan Bank Expor Impor

Bank ini berasal dari De Algemene Volkscrediet Bank, kemudian di lebur setelah menjadi bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia (BNI) Unit II yang bergerak di bidang rural dan expor impor (exim), dipisahkan lagi menjadi:

1.  Yang membidangi rural menjadi Bank Rakyat Indonesia dengan UU No 21 Tahun 1968.

2.  Yang membidangi Exim dengan UU No 22 Tahun 1968 menjadi Bank Expor Impor Indonesia.

·       Bank Negara Indonesia (BNI ’46)

Bank ini menjalani BNI Unit III dengan UU No 17 Tahun 1968 berubah menjadi Bank Negara Indonesia ’46.

·       Bank Dagang Negara(BDN)

BDN berasal dari Escompto Bank yang di nasionalisasikan dengan PP No 13 Tahun 1960, namun PP (Peraturan Pemerintah) ini dicabut dengan diganti dengan UU No 18 Tahun 1968 menjadi Bank Dagang Negara. BDN merupakan satu-satunya Bank Pemerintah yang berada diluar Bank Negara Indonesia Unit.

·       Bank Bumi Daya (BBD)

BBD semula berasal dari Nederlandsch Indische Hendles Bank, kemudian menjadi Nationale Hendles Bank, selanjutnya bank ini menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV dan berdasarkan UU No 19 Tahun 1968 menjadi Bank Bumi Daya.

·       Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo)

·       Bank Pembangunan Daerah (BPD)

Bank ini didirikan di daerah-daerah tingkat I. Dasar hukumnya adalah UU No 13 Tahun 1962.

·       Bank Tabungan Negara (BTN)

BTN berasal dari De Post Paar Bank yang kemudian menjadi Bank Tabungan Pos tahun 1950. Selanjutnya menjadi Bank Negara Indonesia Unit V dan terakhir menjadi Bank Tabungan Negara dengan UU No 20 Tahun 1968.

·       Bank Mandiri

Bank Mandiri merupakan hasil merger antara Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) dan Bank Expor Impor Indonesia (Ban Exim). Hasil merger keempat bank ini dilaksanakan pada tahun 1999.

2.2  Pengertian Bank

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kata bank berasal dari bahasa Italia banca atau uang. Biasanya bank menghasilkan untung dari biaya transaksi atas jasa yang diberikan dan bunga dari pinjaman.

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.

2.3. Jenis-Jenis Bank

1.  Dilihat dari Segi Fungsinya

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No. 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi denagn munculnya Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari :

1.      Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.      Bank Pengkreditan Rakyat (BPR)

Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan kegiatan atau jasa bank umum.

2.  Dilihat dari segi kepemilikannya

Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan pengusaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank apabila dilihat dari jenis kepemilikan antara lain:

1.      Bank milik pemerintah

Bank yang akte pendirian maupun modalnya sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dikuasai dan di miliki oleh pemerintah pula. Contoh-contoh bank milik pemerintah Indonesia :

- Bank Negara Indonesia (BNI)

- Bank Rakyat Indonesia (BRI)

- Bank Tabungan Negara (BTN)

Di samping itu terdapat pula Bank Milik Pemerintah Daerah (BPD) yang terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Contoh Bank Milik Pemerintah Daerah antara lain :

- BPD DKI Jakarta

- BPD Jawa Tengah

- BPD Jawa Barat

- BPD DI. Yogyakarta

- BPD Riau Kepri

- BPD Sumsel Babel

- BPD Nusa Tenggara Barat

- BPD Papua

- Dan BPD lainnya.

2.  Bank milik swasta Nasional

Bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional yang dapat diketahui dari akte pendiriannya yang didirikan oleh swasta sepenuhnya. Begitu pula dengan keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank swasta nasional antara lain :

- Bank Bumi Putera

- Bank Central Asia

- Bank Danamon

- Bank Lippo

- Bank Muamalat

- Bank Duta

- Bank Niaga

- Bank Universal

- Bank Internasional Indonesia

3.    Bank Milik Koperasi

Bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh Bank ini adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bank Bukopin).

4.    Bank Milik Asing

Bank yang kepemilikannya dimiliki oleh pihak asing di Indonesia. Bank jenis ini merupakan cabang dari Bank yang berada di Luar negeri, baik milik swasta maupun pemerintahan asing. Contoh Bank asing antara lain :

- ABN AMRO Bank

- American Express Bank

- City Bank

- European Asian Bank

- Hong Kong Bank

- Bangkok Bank

- dan Bank asing lainnya.

5.    Bank milik campuran

Merupakan Bank yang sahamnya dimiliki oleh 2 belah pihak yaitu dalam negeri dan luar negeri yang artinya kepemilikan saham dimiliki oleh pihak asing dan swsta nasional. Komposisi saham dipegang oleh warga Negara Indonesia. Contoh Bank campuran antara lain :

- Mitsubishi Buana Bank
- Inter Pacifik Bank
- Sanwa Indonesia Bank
- Ing Bank
- Bank Finoconesia
- dan Bank milik campuran lainnya.

3.  Dilihat dari segi Status

Artinya dilihat dari segi kemampuan Bank melayani masyarakat, terutama Bank umum. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status Bank tersebut.

Jenis Bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut :

a. Bank devisa

               Bank yang dapat melaksanakan transsaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Contoh transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, travelers cheque, pembukaan dan pembayaran Letter of Credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi devisa ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank Non Devisa

               Merupakan Bank yang belum memiliki izin untuk melaksanakan transaksi sebagai Bank Devisa, sehingga transaksi yang dilakukan hanya didalam batas-batas Negara (dalam negeri).

4.  Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

               Dalam menentukan harga jual maupun harga beli saat ini Bank terbagi dalam dua kelompok besar :

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (barat)

               Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada nasabahnya, Bank yang bedasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu:

-  menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, maupun deposito. Demikian pula harga untuk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal sebagai spread based.

-  Untuk jasa-jasa lainnya pihak perbankan menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal tertentu ataupun persentase tertentu, yang di kenal dengan istilah fee based.

b. Bank yang berdasarkan prinsip Syariah (Islam)

Fatwa MUI yang mengharamkan bunga Bank konvensional tahun 2003 lalu memperkuat kedudukan bank syariah di Indonesia. Dalam prinsip ini aturan perjanjian berdasarkan pada hukum islam antara bank dengan pihak lainnya untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan berdasarkan prinsip syariah yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)
- Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah)
- Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah)
- Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah)
- Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)

2.4. Perkembangan Bentuk Uang

Perkembangan bentuk-bentuk uang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Secara garis besar, perkembangan perekonomian dapat dibedakan menjadi :

Sistem Perekonomian Barter

Dalam perekonomian barter, peningkatan kesejahteraan dilakukan dengan tukar-menukar secara langsung komoditas-komoditas yang dibutuhkan. Sebagai syarat dari pertukaran tersebut adalah adanya dua keinginan yang saling bertemu atau ”kehendak ganda yang selaras” (double concidence of wants). Jika syarat tersebut tidak dipenuhi, maka proses pertukaran tidak akan berlangsung dan hal ini merupakan salah satu kelemahan dari perekonomian barter.

Kelemahan-kelemahan lain dari sistem perekonomian barter adalah sebagai berikut:

-     Tidak adanya metode penyimpanan daya beli yang dapta diterima secara umum

-     Tidak adanya standar ukuran dan nilai

-     Tidak adanya alat pembayaran untuk transaksi-transaksi di masa mendatang

Sistem Perekonomian Pasca Barter

Dalam sistem perekonomian pasca barter, kegiatan pertukaran masih dilakukan dengan sistem barter. Tetapi barter tidak lagi dilakukan antar individu, tetapi sudah ditentukan tempat khusus untuk pertemuan barter sehingga koordinasi transaksi menjadi lebih murah dan muda. Masalah double concidence of wants dapat dikurangi, demikian juga informasi tentang pembeli atau penjual potensial suatu komoditas lebih mudah diperoleh. Namun, dengan perkembangan perekonomian, dimana jumlah produksi barang/jasa makin besar serta variasi produk makin banyak/beragam, maka sistem perekonomian pasca barter juga menemukan keterbatasan-keterbatasan, antara lain adalah biaya transaksi yang tinggi dan kemungkinan kegagalan transaksi karena tidak terjadinya double concidence of wants.

Sistem Perekonomian Uang

Untuk mengatasi keterbatasan dalam sistem perekonomian barter dan pasca barter, maka mulai ditetapkanlah satu komoditas atau benda yang diterima secara luas sebagai alat tukar. Dengan demikian perekonomian memasuki masa perekonomian uang. Pada awalnya, benda yang dijadikan sebagai alat tukar merupakan benda yang relatif berharga (economic good) dan diterima secara luas. Perkembangan uang selanjutnya mengikuti perkembangan kemajuan ekonomi dan teknologi.

a.      Uang Komoditas (Money Commodities)

Pada tahap ini uang yang digunakan adalah berupa komoditas berharga pada masanya. Perkembangan selanjutnya, disepakati bahwa uang yang terbuat dari logam mulia, seperti emas, perak, dan perunggu, digunakan sebagai uang.

b.     Representatif Uang Komoditas (Money Commodities Representative)

Penggunaan uang komoditas menimbulkan kesulitan, baik untuk kegiatan transaksi berskala sangat kecil maupun transaksi sangat besar. Jika transaksi yang dilakukan dalam jumlah yang sangat besar, maka logam mulia yang dibutuhkan juga sangat besar sehingga akan sangat riskan dalam hal keamanan serta merepotkan. Kesulitan ini mendorong diberlakukannya penggunaan uang kertas sebagai alat tukar. Namun karena nilai nominal dari uang kertas jauh lebih besar daripada nilai kertas yang digunakan sebagai uang, maka setiap uang kertas yang dikeluarkan dijamin dengan logam mulia senilai nominal uang kertas yang dikeluarkan.

c.      Uang Fiat (Token Money)

Kelemahan dari sistem standar emas adalah ekspansi moneter akan menyebabkan pemerintah harus meningkatkan jumlah emas yang dicadangkan, yang berarti makin banyak kekayaan nasional yang kurang produktif. Selain itu, bagi Negara yang mengalami defisit neraca pembayaran, akan mengalami kebangkrutan.  Uang fiat adalah komoditas yang diterima sebagai uang , namun nilai nominalnya jauh lebih besar dari nilai  instristik komoditas itu sendiri.  Hal ini dapat dilakukan karena pemerintah telah menetapkan berdasarkan keputusan resmi sehingga masyarakat percaya.

BAB III
PENUTUP

3.1  Kesimpulan

Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya baik di Asia, Afrika maupun benua Amerika. Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sejak diberlakukannya Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, jenis bank dapat dibedakan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Perkembangan bentuk-bentuk uang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Secara garis besar, perkembangan perekonomian dapat dibedakan menjadi:  sistem perekonomian barter, sistem perekonomian pasca barter dan perekonomian uang.

3.2  Saran

Dengan adanya makalah ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep-konsep dasar perbankan dan memiliki keterampilan untuk dipraktekkan dalam kehidupan baik di masyarakat maupun dunia kerja yang terkait dengan kegiatan perbankan.

Penulis menyadari di dalam penulisan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik maupun saran kepada para pembaca, demi kesempurnaan makalah ini di masa yang akan datang.


                                                     

DAFTAR PUSTAKA

Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2008

Suyatno, Thomas. Dkk. Kelembagaan Bank. Jakarta : Gramedia. 2003.

Kasmir. Manajemen Perbankan. Jakarta : Raja Grafindo. 2003.

Muchdarsyah Sinungan. Manajemen Dana Bank. Jakarta: Bumi Aksara. 2000

http:// id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_keuangan

Baca Selengkapnya »